Vietnam membuka peluang investasi properti bagi investor asing dengan kebijakan baru yang memperluas hak kepemilikan dan transaksi properti. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak modal global, meskipun menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

Perluasan Hak Kepemilikan Properti bagi Investor Asing

Proposal yang memungkinkan investor dan bisnis asing mendapatkan hak properti yang lebih luas telah diperkenalkan oleh Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam. Dengan kebijakan ini, penggunaan lahan menjadi lebih fleksibel dan pembelian serta penjualan properti oleh warga asing diizinkan.

Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor global. Meskipun demikian, kekhawatiran mengenai potensi spekulasi dan kenaikan harga properti telah muncul.

Berdasarkan rancangan terbaru Resolusi tentang Pembentukan dan Pengoperasian Pusat Keuangan di Vietnam, masa sewa lahan di wilayah pusat keuangan diperpanjang hingga 70 tahun dari yang sebelumnya hanya 50 tahun.

Selain itu, perusahaan asing yang memiliki penanaman modal diperbolehkan untuk membeli kredit hak guna tanah dan aset yang melekat pada bank-bank Vietnam tanpa batasan dalam pembayaran sewa tanah.

Perusahaan asing juga diberikan hak untuk menggunakan lahan sebagai agunan di lembaga keuangan luar negeri, dengan ketentuan bahwa sengketa hukum harus diselesaikan berdasarkan hukum. Jika aset yang dijaminkan dilikuidasi, pembeli diwajibkan untuk memenuhi persyaratan hukum terkait transaksi tanah.

Baca Juga: Lupa Matikan Kompor Bisa Jadi Pemicu Kebakaran, Ini Mencegahnya

Ketentuan bagi Pekerja dan Investor

Izin bagi pekerja dan investor asing untuk membeli, menyewa, menerima, dan mewarisi properti di pusat keuangan hanya berlaku pada proyek perumahan tertentu. Hak dan kewajiban kepemilikan akan tetap sesuai dengan hukum Vietnam terkait tanah sewaan dan investasi.

Perubahan dalam regulasi ini diharapkan dapat membuka peluang besar bagi investor asing. Kementerian Perencanaan dan Investasi menekankan bahwa kebijakan serupa telah berhasil diterapkan di berbagai pusat keuangan global seperti Dubai, Singapura, dan Abu Dhabi.

Meskipun skeptisisme masih ada, kementerian ini percaya bahwa kebijakan terpadu di seluruh pusat keuangan akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kohesif. Resolusi tersebut masih dalam tahap peninjauan dan dapat mengalami perubahan sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Tantangan dan Kekhawatiran Vietnam

Vietnam dinilai perlu mengadopsi peraturan realestat yang lebih progresif agar tetap kompetitif dengan pusat keuangan internasional lainnya. Namun, kebijakan ini menimbulkan beberapa kekhawatiran dari berbagai pihak.

Kementerian Industri dan Perdagangan menyatakan bahwa izin bagi warga asing untuk membeli properti tanpa harus tinggal di Vietnam dapat menyebabkan pembelian spekulatif dan lonjakan harga properti. Akibatnya, hunian di pusat keuangan bisa menjadi tidak terjangkau bagi pekerja lokal.

Di sisi lain, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meminta peninjauan yang lebih mendalam terhadap kebijakan penggunaan lahan yang diusulkan. Penyesuaian harus dilakukan agar kebijakan tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Bank Negara juga telah memberikan peringatan kepada warga mengenai risiko yang ditimbulkan oleh perusahaan asing yang menggunakan tanah sebagai jaminan pinjaman di bank internasional. Hal ini dianggap berpotensi membahayakan stabilitas keuangan negara.

Sementara itu, Kementerian Konstruksi mengusulkan adanya klarifikasi lebih lanjut mengenai peran serta perbedaan spesifik antara pusat keuangan Vietnam, baik di tingkat regional maupun internasional, guna memastikan pengawasan hukum yang tepat.

Dengan berbagai pandangan yang muncul, kebijakan ini masih akan dikaji lebih lanjut sebelum diterapkan sepenuhnya.