Dalam upaya mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan pertemuan dengan Bank Dunia di Jakarta pada Senin (24/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bank Dunia menekankan pentingnya simplifikasi kebijakan dan regulasi untuk mempercepat proses pembangunan rumah subsidi. Selain itu, rekomendasi strategis juga meliputi perencanaan yang mengintegrasikan rumah dengan akses infrastruktur pendukung seperti transportasi, air, dan sanitasi.

Bank Dunia menyarankan pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dalam upaya memperluas akses pembiayaan perumahan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung perumahan, serta membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan menyediakan perumahan yang layak.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa pemerintah tengah fokus pada tiga isu utama dalam program 3 Juta Rumah, yaitu penyediaan tanah, kemudahan perizinan, dan efisiensi konstruksi bangunan. “Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan semua pihak, termasuk Bank Dunia, untuk memastikan bahwa program perumahan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif,” ujar Fahri.

Dalam pertemuan itu, Claudia Inez Vasquez, Program Leader of Infrastructure World Bank, mengungkapkan bahwa perumahan adalah isu kompleks yang memerlukan kerja sama berbagai pihak. “Kami telah menyusun beberapa proposal dan menyampaikan dukungan implementasi kepada Kementerian PKP, dengan harapan dapat mempercepat proses pembangunan rumah dan memperluas cakupan masyarakat yang mendapat manfaat dari program ini,” kata Claudia.

Kementerian PKP juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bank Dunia atas dukungan dan perhatian terhadap perumahan di Indonesia. Mereka berharap kerja sama ini dapat mempercepat akselerasi program dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan rekomendasi Bank Dunia dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, diharapkan target Program 3 Juta Rumah tidak hanya tercapai tetapi juga membawa perubahan positif dalam penyediaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model dalam penanganan isu perumahan di negara berkembang lainnya.